Sayonara Tax Sistem Pajak Terbaru Jepang Di Awal 2019

Sayonara Tax Sistem Pajak Terbaru Jepang Di Awal 2019

Mulai 2019, Jepang memberlakukan sistem Sayonara Tax yaitu pajak selamat tinggal yang diberlakukan pada para wisatawan yang berlibur di Jepang, besarnya pungutan pajak sekitar 1000 yen atau setara dengan Rp. 128.700.

Parlemen Jepang mengesahkan RUU untuk memperkenalkan pungutan pajak keberangakatan sebanyak 1000 yen pada 11 April 2018 yang nantinya sistem pajak baru tersebut akan mulai dijalankan 7 Januari 2019, berlaku untuk semua wisatawan asing atau wisatawan Jepang yang pergi meninggalkan Jepang dengan kapal atau pesawat terbang. Pungutan pajak ini otomatis akan ditambahkan pada biaya tiket kapal atau pesawat terbang tersebut.

Di bawah UU yang didukung oleh Majelis Tinggi Jepang, wisatawan yang membawa balita dengan rentang usia di bawah 2 tahun atau penumpang transit yang keluar dari Jepang dalam waktu sehari pasca kedatangan akan dibebaskan dari sistem Sayonara Tax ini. Menurut laporan dari Jiji Press, pemerintah sekiranya akan memperoleh tambahan kas negara sebanyak 43 miliar yen/tahun fiscal. Karena tercatat ada sekitar 40 juta wistawan yang berangkat dari Jepang di tahun 2016, tidak terkecuali 17 juta warga negara Jepang.

Untuk meningkatkan ibu kota melalui sektor pertumbuhan yang makin lama makin tua saja, pemerintah Jepang akan memanfaatkan pendapatan pajak tambahan guna meningkatkan infrastruktur pariwisata sekaligus mempromosikan tujuan wisata alami di pedesaan Jepang termasuk mendanai kampanye pariwisata global.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah Jepang juga berencana membuat operator transportasi umum untuk memperluas layanan internet nirkabel free serta menggulirkan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik.

Di antara Januari dan Maret 2019, Pemerintah di Tokyo memperkirakan pendapatan negara dari pajak baru tersebut akan mencapai 6 miliar yen maka mereka berencana untuk mengalokasikan sebagian besar dari dana pada instalasi gerbang yang mana kini dilengkapi dengan sensor pengenalan wajah.

Sedangkan tanggal 10 April 2018 kemarin, Parlemen di Jepang telah mengesahkan UU yang memberikan batasan tertentu khususnya pada penggunaan penerimaan pajak keberangkatan yang ditunjukkan untuk proyek yang berhubungan dengan pariwista atau melawan kritik yang kemungkinan bisa dialihkan untuk hal lain.

Sumber: smconsult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *